Biro pemeliharaan bangunan dan instalasi DPR tengah menggodok penataan ulang kawasan DPR. Mardiyan Umar selaku tim teknis Sekretariat Jenderal DPR RI membantah adanya fasilitas mewah dalam pembangunan gedung baru senilai Rp1,2 triliun itu.
"Kami tidak pernah pikirkan fasilitas seperti itu. Yang kami pikirkan adalah membangun suatu bangunan untuk memfasilitasi para anggota dewan saat ini dan lima puluh sampai seratus tahun ke depan masih layak pakai, dari sisi luasan, dari sisi kekuatan struktur, dan lain-lain," kata Mardiyan kepada wartawan di ruang rapat Pimpinan DPR RI, Jakarta, Senin 6 September 2010.
Penjelasan ini, kata dia, untuk meluruskan anggapan yang salah di tengah masyarakat mengenai isu fasilitas mewah dalam rencana pembangunan gedung itu.
Dalam merencanakan pembanguna gedung tersebut, lanjut Mardiyan, tim teknis Sekjen DPR bekerjasama dan mendapat masukan dari konsultan perencana dan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satunya adalah rencana dan perhitungan mengenai standar pembiayaan pembangunan gedung tersebut.
Untuk luasan kebutuhan ruangan 160 ribu meterpersegi (m2) dengan tapak bangunan kurang lebih seluas 11 hektar, ketinggian bangunan 36 lantai, dan segala fasilitasnya, ditemukan lah angka hasil perhitungan: Rp1.162.202.186.793.
Biaya ini, kata dia, untuk konstruksi dan struktur gedung dan terdiri dari: biaya konstruksi fisik (Rp1.125.074.721.000), biaya konsultan perencana (Rp19.126.270.257), biaya konsultan manajemen konstruksi atau MK (Rp16.876.120.815), dan biaya pengelolaan kegiatan (Rp1.125.074.720).
"Ini baru konstruksi fisik," tegas Mardiyan. Untuk interior, sambung dia, nanti akan ada penambahan biaya untuk menyempurnakan gedung ini yaitu untuk sekuriti sistem, mebel, dan biaya untuk IT.
Seluruh item biaya tersebut, lanjut Mardiyan, nanti akan melewati beberapa prosedur dan proses yang lain lagi. Jadi tidak serta merta ditetapkan pembangunan tersebut biayanya adalah Rp 1.162.202.186.793.
"Sebab masih ada kemungkinan angka itu berubah lagi. Apalagi ada permintaan dari DPR agar rencana tersebut dikaji dan dihitung ulang," kata dia. Kemungkinan anggaran ini, kata dia, bisa lebih rendah lagi dari angka yang sudah disampaikan.
Sumber : VIVAnews
Minggu, 17 April 2011
Indonesia dan Problem Kemiskinan
Jakarta - Pada mulanya adalah kemiskinan. Lalu pengangguran. Kemudian kekerasan dan kejahatan [crime]. Martin Luther King [1960] mengingatkan, "you are as strong as the weakestof the people." Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Maka untuk menjadi bangsa yang besar mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.
Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia [Pulau Jawa]. Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat [Soejadmoko, 1980].
Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen [www.bps.go.id]. Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.
Pertanyaannya seberapa parah sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Jawabannya mungkin sangat parah. Sebab, kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat jadi sangat multidimensional. Hal tersebut bisa kita buktikan dan dicarikan jejaknya dari banyaknya kasus yang terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
Hakikat Kemiskinan
Meski kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia tetapi pemahaman kita terhadapnya dan upaya-upaya untuk mengentaskannya belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Para pengamat ekonomi pada awalnya melihat masalah kemiskinan sebagai "sesuatu" yang hanya selalu dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi saja.
Hari Susanto [2006] mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.
Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse [to be] atau [martabat manusia] dan habere [to have] atau [harta atau kepemilikan]. Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.
Kondisi Umum Masyarakat
Mari kita cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat. Bapenas [2006] mendefinisikan hak-hak dasar sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat "signifikan." Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan "Nasi Aking."
Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2005 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut pada Desember 2005 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus.
Dampak Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup "fantastis" mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK [Putus Hubungan Kerja].
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural" terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan" dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.
Musuh Utama Bangsa
Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata.
Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya "buttom-up intervention" dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.
Paradigma Pembangunan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas kuncinya harus ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan ramah pada pasar. Tetapi, juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar berdampak luas pada perekonomian rakyat.
Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling menyokong. Pendek kata harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat kokoh dan vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut dapat tercapai. Intinya tanpa pemaknaan yang subtansial dari kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan ekonomi maka sia-sialah pembentukan sebuah negara. Mubazirlah sebuah pemerintahan. Oleh karenanya pentingnya menghapus kemiskinan sebagai prestasi pembangunan yang hakiki. [Dari berbagai sumber].
Sumber : us.suarapembaca.detik.com
Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia [Pulau Jawa]. Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat [Soejadmoko, 1980].
Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen [www.bps.go.id]. Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.
Pertanyaannya seberapa parah sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Jawabannya mungkin sangat parah. Sebab, kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat jadi sangat multidimensional. Hal tersebut bisa kita buktikan dan dicarikan jejaknya dari banyaknya kasus yang terjadi di seluruh pelosok negeri ini.
Hakikat Kemiskinan
Meski kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia tetapi pemahaman kita terhadapnya dan upaya-upaya untuk mengentaskannya belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Para pengamat ekonomi pada awalnya melihat masalah kemiskinan sebagai "sesuatu" yang hanya selalu dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi saja.
Hari Susanto [2006] mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.
Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse [to be] atau [martabat manusia] dan habere [to have] atau [harta atau kepemilikan]. Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.
Kondisi Umum Masyarakat
Mari kita cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat. Bapenas [2006] mendefinisikan hak-hak dasar sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat "signifikan." Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan "Nasi Aking."
Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2005 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut pada Desember 2005 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus.
Dampak Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup "fantastis" mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata lain meraka terpaksa di-PHK [Putus Hubungan Kerja].
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural" terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan" dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.
Musuh Utama Bangsa
Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata.
Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya "buttom-up intervention" dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.
Paradigma Pembangunan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas kuncinya harus ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan ramah pada pasar. Tetapi, juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar berdampak luas pada perekonomian rakyat.
Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling menyokong. Pendek kata harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat kokoh dan vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut dapat tercapai. Intinya tanpa pemaknaan yang subtansial dari kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan ekonomi maka sia-sialah pembentukan sebuah negara. Mubazirlah sebuah pemerintahan. Oleh karenanya pentingnya menghapus kemiskinan sebagai prestasi pembangunan yang hakiki. [Dari berbagai sumber].
Sumber : us.suarapembaca.detik.com
Busung Lapar
ASI terasa mengering, takbergizi, tak memuaskan rasa dahaga dan lapar buat anak-anak malang di pojok timur Indonesia. Di NTT, selama setahun ini, 61 anak Balita mati dengan mengenaskan lantaran menderita busung lapar, bahasa halusnya “kurang gizi.” Dan masih banyak Balita di daerah-daerah lain yang mengidap penyakit serupa.
Menurut standar yang disiarkan Departemen Kesehatan; gizi cukup bagi anak Indonesia (usia 0-6 bulan): berat badan 6 kg, tinggi badan 60 cm, energi 550 Kkal, protein 10 g, Vitamin A 375 RE, Vitamin D 5 ug, Vitamin E 4 mg dan Vitamin K 5 ug. Sedangkan (usia 7-12 bulan): berat badan 8,5 kg, tinggi badan 71 cm, energi 650 Kkal, protein 16 g, Vitamin A 400 RE, Vitamin D 5 ug, Vitamin E 5 mg dan Vitamin K 10 ug. Gejala kurang makan yang akut berujung pada penyakit kurang gizi alias busung lapar.
Dunia ini memang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Di Jakarta, orang kaya dengan mudah menghabiskan puluhan juta rupiah di hotel-hotel berbintang dan tempat-tempat hiburan elit, hanya dalam semalam. Padahal orang-orang miskin, baik di desa maupun di kota, membanting tulang seharian untuk memberi makan apa adanya, makanan kurang gizi, kepada anggota keluarga mereka. Sebuah ironi yang menggemaskan, tetapi memalukan.
Aneh, di era yang serba canggih ini, di Indonesia malah terjadi proses pemiskinan. Rumus pemiskinan paling sederhana; harga-harga meroket minus pendapatan rendah atau pendapatan nol.
Belakangan ini, proses tersebut menggumpal ibarat gunung es setelah pemerintah (tahun 2005) dua kali menaikkan harga BBM. Angka RTM-pun serta merta naik dari 15 juta menjadi 15,6 juta. Kenaikan harga BBM yang kedua (1/10-2005) membuat banyak RTM (Rumah Tangga Miskin) terhempas ke lembah busung lapar. Memang pemerintah memberikan kompensasi, yaitu dana bantuan tunai Rp 300.000 untuk setiap RTM. Tetapi uang tunai itu menguap dalam sekejap karena mereka harus menutup utang dan membeli barang-barang kebutuhan pokok.
Penuh retorika—kalau tidak bisa dibilang sandiwara politik—para anggota parlemen merasa bahwa solusi gizi buruk anak-anak malang tersebut cukup diatasi dengan interpelasi alias penggunaan hak bertanya mereka. Tidak lebih dari itu. Tidak ada upaya yang lebih serius dan pengamatan lebih mendalam, kenapa ada keluarga —berbulan-bulan—tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun. Kenapa di sudut-sudut desa dan kota yang kumuh, anak-anak harus menderita dan mati kelaparan.
Boleh dibilang para anggota parlemen sudah cukup puas hanya lantaran interpelasi mereka ditanggapi pemerintah. Padahal jawaban pemerintah juga penuh retorika. Tidak banyak menyentuh persoalan dasar. Masalah yang mesti diatasi; ribuan Balita di seluruh penjuru negeri tergeletak tak berdaya dan mati mengenaskan lantaran busung lapar. Memang paling mudah mencari dalih. Kambing hitam satu: warisan masa lalu. Dan kambing hitam dua: ketidakberdayaan pemerintah mengatasi hambatan politis dan teknis.
Seperti yang terjadi pekan lalu (7/3) di depan sidang paripurna DPR: Aburizal Bakrie, konglomerat yang dipercaya menjabat Menko Kesra, berbicara tentang terjadinya gizi buruk yang dia kaitkan dengan warisan masa lalu, otonomi daerah, dan lumpuhnya sarana dan prasarana pelayanan. Di sisi lain, reaksi para anggota parlemen yang dipilih oleh sebagian besar pemilih miskin itu, kebanyakan hanya basa-basi. Tak ada tindak lanjut.
Lantas apa hasil konkrit dari penggunaan hak interpelasi DPR? Nonsen. Kecuali kegalauan yang muncul di media massa; mempersoalkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan langsung kepada para wakil rakyat tentang kemelut busung lapar dan penyakit polio, dua sisi suram yang sangat melekat dengan keseharian masyarakat miskin.
Rasanya setelah negeri ini merdeka 61 tahun, semakin banyak orang jatuh miskin, menyentuh angka hampir 100 juta jiwa. Ini yang membuat mereka tak mampu—memenuhi standar gizi, tinggal di rumah yang layak, merawat kesehatan dan mendidik anak-anak mereka.
Semestinya, selama rentang waktu tersebut, negara sudah mampu memberi rakyatnya lapangan kerja dengan penghasilan yang memadai, pendidikan dan perawatan kesehatan secara cuma-cuma. Yang terjadi malah sebaliknya. Indonesia malah tersingkir dari kelompok negara-negara berkembang dan terjerembab ke dalam kelompok negara-negara miskin.
Akibatnya, ribuan calon tenaga kerja wanita dan anak-anak mengalir dari Jawa, Madura, NTB, NTT dan Kalimantan Barat, masuk secara gelap ke Brunai Darussalam, Sabah dan Serawak. Di sana mereka dijanjikan pekerjaan yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah. Negeri ini menjadi tidak bermartabat, bahkan di depan mata negeri-negeri serumpun.
Muak hidup miskin turun temurun dan bertekad mengubah nasib, mereka pun tergiur rayuan dan janji muluk para calo. Banyak yang masuk perangkap perdagangan manusia, terjerat perdagangan seks dan perbudakan anak-anak. Risiko ini mereka ambil juga supaya tidak menderita kelaparan di negeri sendiri.
Agaknya, peribahasa: “hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang,” tak lagi berlaku bagi mereka.
Sumber : beritaindonesia.co.id
Menurut standar yang disiarkan Departemen Kesehatan; gizi cukup bagi anak Indonesia (usia 0-6 bulan): berat badan 6 kg, tinggi badan 60 cm, energi 550 Kkal, protein 10 g, Vitamin A 375 RE, Vitamin D 5 ug, Vitamin E 4 mg dan Vitamin K 5 ug. Sedangkan (usia 7-12 bulan): berat badan 8,5 kg, tinggi badan 71 cm, energi 650 Kkal, protein 16 g, Vitamin A 400 RE, Vitamin D 5 ug, Vitamin E 5 mg dan Vitamin K 10 ug. Gejala kurang makan yang akut berujung pada penyakit kurang gizi alias busung lapar.
Dunia ini memang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Di Jakarta, orang kaya dengan mudah menghabiskan puluhan juta rupiah di hotel-hotel berbintang dan tempat-tempat hiburan elit, hanya dalam semalam. Padahal orang-orang miskin, baik di desa maupun di kota, membanting tulang seharian untuk memberi makan apa adanya, makanan kurang gizi, kepada anggota keluarga mereka. Sebuah ironi yang menggemaskan, tetapi memalukan.
Aneh, di era yang serba canggih ini, di Indonesia malah terjadi proses pemiskinan. Rumus pemiskinan paling sederhana; harga-harga meroket minus pendapatan rendah atau pendapatan nol.
Belakangan ini, proses tersebut menggumpal ibarat gunung es setelah pemerintah (tahun 2005) dua kali menaikkan harga BBM. Angka RTM-pun serta merta naik dari 15 juta menjadi 15,6 juta. Kenaikan harga BBM yang kedua (1/10-2005) membuat banyak RTM (Rumah Tangga Miskin) terhempas ke lembah busung lapar. Memang pemerintah memberikan kompensasi, yaitu dana bantuan tunai Rp 300.000 untuk setiap RTM. Tetapi uang tunai itu menguap dalam sekejap karena mereka harus menutup utang dan membeli barang-barang kebutuhan pokok.
Penuh retorika—kalau tidak bisa dibilang sandiwara politik—para anggota parlemen merasa bahwa solusi gizi buruk anak-anak malang tersebut cukup diatasi dengan interpelasi alias penggunaan hak bertanya mereka. Tidak lebih dari itu. Tidak ada upaya yang lebih serius dan pengamatan lebih mendalam, kenapa ada keluarga —berbulan-bulan—tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun. Kenapa di sudut-sudut desa dan kota yang kumuh, anak-anak harus menderita dan mati kelaparan.
Boleh dibilang para anggota parlemen sudah cukup puas hanya lantaran interpelasi mereka ditanggapi pemerintah. Padahal jawaban pemerintah juga penuh retorika. Tidak banyak menyentuh persoalan dasar. Masalah yang mesti diatasi; ribuan Balita di seluruh penjuru negeri tergeletak tak berdaya dan mati mengenaskan lantaran busung lapar. Memang paling mudah mencari dalih. Kambing hitam satu: warisan masa lalu. Dan kambing hitam dua: ketidakberdayaan pemerintah mengatasi hambatan politis dan teknis.
Seperti yang terjadi pekan lalu (7/3) di depan sidang paripurna DPR: Aburizal Bakrie, konglomerat yang dipercaya menjabat Menko Kesra, berbicara tentang terjadinya gizi buruk yang dia kaitkan dengan warisan masa lalu, otonomi daerah, dan lumpuhnya sarana dan prasarana pelayanan. Di sisi lain, reaksi para anggota parlemen yang dipilih oleh sebagian besar pemilih miskin itu, kebanyakan hanya basa-basi. Tak ada tindak lanjut.
Lantas apa hasil konkrit dari penggunaan hak interpelasi DPR? Nonsen. Kecuali kegalauan yang muncul di media massa; mempersoalkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan langsung kepada para wakil rakyat tentang kemelut busung lapar dan penyakit polio, dua sisi suram yang sangat melekat dengan keseharian masyarakat miskin.
Rasanya setelah negeri ini merdeka 61 tahun, semakin banyak orang jatuh miskin, menyentuh angka hampir 100 juta jiwa. Ini yang membuat mereka tak mampu—memenuhi standar gizi, tinggal di rumah yang layak, merawat kesehatan dan mendidik anak-anak mereka.
Semestinya, selama rentang waktu tersebut, negara sudah mampu memberi rakyatnya lapangan kerja dengan penghasilan yang memadai, pendidikan dan perawatan kesehatan secara cuma-cuma. Yang terjadi malah sebaliknya. Indonesia malah tersingkir dari kelompok negara-negara berkembang dan terjerembab ke dalam kelompok negara-negara miskin.
Akibatnya, ribuan calon tenaga kerja wanita dan anak-anak mengalir dari Jawa, Madura, NTB, NTT dan Kalimantan Barat, masuk secara gelap ke Brunai Darussalam, Sabah dan Serawak. Di sana mereka dijanjikan pekerjaan yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah. Negeri ini menjadi tidak bermartabat, bahkan di depan mata negeri-negeri serumpun.
Muak hidup miskin turun temurun dan bertekad mengubah nasib, mereka pun tergiur rayuan dan janji muluk para calo. Banyak yang masuk perangkap perdagangan manusia, terjerat perdagangan seks dan perbudakan anak-anak. Risiko ini mereka ambil juga supaya tidak menderita kelaparan di negeri sendiri.
Agaknya, peribahasa: “hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang,” tak lagi berlaku bagi mereka.
Sumber : beritaindonesia.co.id
Wabah facebook melanda
Terlalu mengada-ada ? atau lebay (berlebihan) ? yah…mungkin iya. Tapi buat saya sekarang facebook sudah menjadi wabah. Walaupun bukan penyakit yang berbahaya tetapi kalau saya lihat suasana santai teman-teman di kantor yang mereka lakukan hampir semuanya sedang meng-akses facebook.
Bisa jadi layanan lain macam yahoo messenger atau friendster sudah ditinggalkan. Keasikan meng-akses facebook juga saya rasakan. Dengan facebook saya jadi bisa tahu teman-teman mulai dari SD, SMP dan SMA yang sudah lama tidak tahu kabarnya. Sampai foto saya waktu jadul yang saya tidak tahu itu ada terpasang di salah satu koleksi foto teman saya di facebook. Meskipun begitu rupanya keasikan facebook yang bisa menyita waktu cukup membuat prihatin beberapa instansi dan perusahaan. Ada beberapa yang memblokir website facebook agar karyawannya tidak bisa mengaksesnya di kantor.
Bahkan saat saya tanya salah satu teman yang sedang berada di luar negeri tidak bisa mengakses facebook karena oleh pemerintah setempat di blokir.
Itulah mengapa saya sebut wabah…yah semoga tidak menjadi wabah yang berbahaya aja.
Sumber : adang
Bisa jadi layanan lain macam yahoo messenger atau friendster sudah ditinggalkan. Keasikan meng-akses facebook juga saya rasakan. Dengan facebook saya jadi bisa tahu teman-teman mulai dari SD, SMP dan SMA yang sudah lama tidak tahu kabarnya. Sampai foto saya waktu jadul yang saya tidak tahu itu ada terpasang di salah satu koleksi foto teman saya di facebook. Meskipun begitu rupanya keasikan facebook yang bisa menyita waktu cukup membuat prihatin beberapa instansi dan perusahaan. Ada beberapa yang memblokir website facebook agar karyawannya tidak bisa mengaksesnya di kantor.
Bahkan saat saya tanya salah satu teman yang sedang berada di luar negeri tidak bisa mengakses facebook karena oleh pemerintah setempat di blokir.
Itulah mengapa saya sebut wabah…yah semoga tidak menjadi wabah yang berbahaya aja.
Sumber : adang
Ledakan Pertamina Cilacap Telan Dua Korban
Menurut Public Relation Section Head Pertamina RU IV, Kurdi Susanto, Minggu (24/1), dua karyawan itu dilarikan ke rumah sakit karena terkejut saat terjadinya flash (api yang menyambar sekilas dan hilang) pada 'furnish cylinder LOC 1' di unit pelumas.
"Mereka masih dalam keadaan sadar, hanya terkejut saja," kata dia tanpa menyebutkan identitas dua karyawan tersebut.
Disinggung mengenai getaran yang dirasakan warga akibat ledakan tersebut, dia mengatakan, flash yang terjadi memungkinkan adanya getaran. "Seperti gas elpiji di rumah kalau terjadi flash, getarannya akan terasa kencang," katanya.
Sebelumnya, warga Cilacap dikejutkan dengan adanya ledakan dan getaran dari arah Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Bahkan getaran tersebut dapat dirasakan hingga radius dua kilometer lebih.
"Tadi saya mendengar suara ledakan keras dari arah Pertamina yang disusul getaran," kata Andi, warga di Jalan Gatot Subroto Cilacap yang berjarak sekitar dua kilometer dari Kilang Pertamina.
Sumber : inilah.com
"Mereka masih dalam keadaan sadar, hanya terkejut saja," kata dia tanpa menyebutkan identitas dua karyawan tersebut.
Disinggung mengenai getaran yang dirasakan warga akibat ledakan tersebut, dia mengatakan, flash yang terjadi memungkinkan adanya getaran. "Seperti gas elpiji di rumah kalau terjadi flash, getarannya akan terasa kencang," katanya.
Sebelumnya, warga Cilacap dikejutkan dengan adanya ledakan dan getaran dari arah Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Bahkan getaran tersebut dapat dirasakan hingga radius dua kilometer lebih.
"Tadi saya mendengar suara ledakan keras dari arah Pertamina yang disusul getaran," kata Andi, warga di Jalan Gatot Subroto Cilacap yang berjarak sekitar dua kilometer dari Kilang Pertamina.
Sumber : inilah.com
"Bayi Dempet Pinggul Jalani Operasi"
Bayi kembar dempet pinggul Rohman dan Rohim asal Jombang, Jawa Timur, menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya. Proses pemisahan yang dilakukan 50 dokter ahli berbeda berlangsung maraton selama 27 jam.
Sejak terlahir satu setengah tahun lalu, Rohman dan Rohim mengalami gangguan fisik. Tidak seperti bayi kembar lain, pinggul keduanya dempet. Tentu saja hal ini mengganggu metabolisme fisik sang bayi, karena mereka hanya memiliki kelamin tunggal.
Untuk memisahkan tubuh ringkih ini, tim dokter melakukannya secara khusus. Sebanyak 50 dokter ahli berbeda dilibatkan dan operasi pemisahan dilakukan selama 27 jam penuh tanpa henti. Diperkirakan operasi pemisahan bayi kembar siam dempet pinggul ini baru selesai besok siang.
Pemisahan akan diawali dokter bedah plastik dan ortopedi yang mempelajari daerah pinggul dan memisahkan tulang ekor secara simeteris. Kemudian dokter mengidentifikasi pembuluh darah di sekitar kelamin keduanya. Proses inilah yang nantinya menentukan kepada siapa kelamin tunggal akan diberikan. Meski berat, bagi orangtua mendapatkan hidup anaknya normal adalah yang utama.
Operasi pemisahan bayi kembar siam secara maraton ini dilakukan secara terbuka. Keluarga dan wartawan bisa memantaunya secara langsung melalui monitor di ruang khusus yang dilengkapi fasilitas hiburan.
Sumber : news.mnctv.com
Sejak terlahir satu setengah tahun lalu, Rohman dan Rohim mengalami gangguan fisik. Tidak seperti bayi kembar lain, pinggul keduanya dempet. Tentu saja hal ini mengganggu metabolisme fisik sang bayi, karena mereka hanya memiliki kelamin tunggal.
Untuk memisahkan tubuh ringkih ini, tim dokter melakukannya secara khusus. Sebanyak 50 dokter ahli berbeda dilibatkan dan operasi pemisahan dilakukan selama 27 jam penuh tanpa henti. Diperkirakan operasi pemisahan bayi kembar siam dempet pinggul ini baru selesai besok siang.
Pemisahan akan diawali dokter bedah plastik dan ortopedi yang mempelajari daerah pinggul dan memisahkan tulang ekor secara simeteris. Kemudian dokter mengidentifikasi pembuluh darah di sekitar kelamin keduanya. Proses inilah yang nantinya menentukan kepada siapa kelamin tunggal akan diberikan. Meski berat, bagi orangtua mendapatkan hidup anaknya normal adalah yang utama.
Operasi pemisahan bayi kembar siam secara maraton ini dilakukan secara terbuka. Keluarga dan wartawan bisa memantaunya secara langsung melalui monitor di ruang khusus yang dilengkapi fasilitas hiburan.
Sumber : news.mnctv.com
50 Perompak Somalia Bajak Kapal Indonesia
Sekelompok orang berjumlah 30 hingga 50 orang membajak kapal kargo Indonesia. Kapal itu lantas digunakan sebagai kapal induk untuk melancarkan serangan pada kapal lain pada hari Kamis.
Demikian dinyatakan badan anti pembajakan Uni Eropa (Navfor), sebagaimana dirilis AFP, Kamis (17/3/2011).
Perompak membajak kapal bermuatan barang curah bernama Sinar Kudus sekitar 320 mil laut timur laut dari pulau Socotra pada hari Rabu (16/3) pagi. Kapal itu mengangkut 20 pelaut Indonesia.
"Detail pembajakan belum diketahui saat ini, namun laporan awal dari kru menyatakan bahwa 30 hingga 50 perampok berada di atas kapal dan mengambil kendali kapal," kata Navfor.
Kapal itu lalu digunakan untuk menyerang kapal kargo Emperor berbendera Liberia namun pembajakan itu berhasil digagalkan pasukan keamanan bersenjata kapal setelah "adu tembak".
Pada 15 Maret, India menangkap gerombolan bajak laut. Penangkapan ini diyakini sebagai penangkapan terbesar bajak laut. Penangkapan bajak laut ini diwarnai dengan bentrokan bersenjata di Laut Arab.
Angkatan Laut India mengatakan berhasil menangkap 61 bajak laut dan berhasil menyelamatkan 13 kru kapal asal Mozambik yang menjadi korban pembajakan di Samudera India.
Kapal Mozambik bernama Vega 5 ini dibajak akhir Desember lalu dan operasi penyelamatannya melibatkan dua kapal tempur India di kawasan Laut Arab atau sekitar 1100km lepas pantai Kochi dan terlibat dalam kontak senjata.
Sejumlah senjata berbagai ukuran ikut disita dalam penggerebekan tersebut.
Sumber : detiknews.com
Demikian dinyatakan badan anti pembajakan Uni Eropa (Navfor), sebagaimana dirilis AFP, Kamis (17/3/2011).
Perompak membajak kapal bermuatan barang curah bernama Sinar Kudus sekitar 320 mil laut timur laut dari pulau Socotra pada hari Rabu (16/3) pagi. Kapal itu mengangkut 20 pelaut Indonesia.
"Detail pembajakan belum diketahui saat ini, namun laporan awal dari kru menyatakan bahwa 30 hingga 50 perampok berada di atas kapal dan mengambil kendali kapal," kata Navfor.
Kapal itu lalu digunakan untuk menyerang kapal kargo Emperor berbendera Liberia namun pembajakan itu berhasil digagalkan pasukan keamanan bersenjata kapal setelah "adu tembak".
Pada 15 Maret, India menangkap gerombolan bajak laut. Penangkapan ini diyakini sebagai penangkapan terbesar bajak laut. Penangkapan bajak laut ini diwarnai dengan bentrokan bersenjata di Laut Arab.
Angkatan Laut India mengatakan berhasil menangkap 61 bajak laut dan berhasil menyelamatkan 13 kru kapal asal Mozambik yang menjadi korban pembajakan di Samudera India.
Kapal Mozambik bernama Vega 5 ini dibajak akhir Desember lalu dan operasi penyelamatannya melibatkan dua kapal tempur India di kawasan Laut Arab atau sekitar 1100km lepas pantai Kochi dan terlibat dalam kontak senjata.
Sejumlah senjata berbagai ukuran ikut disita dalam penggerebekan tersebut.
Sumber : detiknews.com
Langganan:
Postingan (Atom)